Transformasi Pemerintahan dari Era Kolonial

hingga Ibukota Kabupaten Malang

JURNAL PENELITIAN ILMIAH
Penulis: Agung Cahyo Wibowo

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menelusuri sejarah pemerintahan di wilayah Kepanjen, Kabupaten Malang, dari masa kolonial hingga masa modern sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis melalui studi literatur dan dokumen-dokumen resmi yang valid. Hasil kajian menunjukkan bahwa perkembangan administratif dan struktural Kepanjen dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan mulai dari Kerajaan Sengguruh, kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, masa kemerdekaan, hingga era reformasi. Puncaknya adalah ditetapkannya Kepanjen sebagai ibu kota Kabupaten Malang berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2008. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi dalam memperkaya historiografi lokal Malang dan memperkuat identitas kedaerahan.

Kata kunci: Kepanjen, sejarah pemerintahan, Kabupaten Malang, kolonialisme, desentralisasi

1. Pendahuluan

Sejarah lokal menjadi komponen penting dalam memahami identitas suatu daerah. Kepanjen, yang saat ini menjadi ibu kota Kabupaten Malang, memiliki sejarah panjang pemerintahan yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan administratif di Jawa Timur. Penelitian ini bertujuan merekam perjalanan pemerintahan di Kepanjen, mulai dari masa kolonial Belanda hingga terbentuknya pusat pemerintahan modern.

Foto Wedono Pertama Sengguruh di Kepanjen dan Ibu Sepuh (tahun 1886)

2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif-deskriptif dengan metode studi literatur. Sumber data utama diperoleh dari dokumen sejarah resmi, arsip pemerintahan, serta catatan masyarakat lokal yang terdokumentasi. Analisis dilakukan secara kronologis untuk memahami transformasi pemerintahan dari masa ke masa.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Masa Awal: Kerajaan Sengguruh dan Pengaruh Islam

Menjelang keruntuhan Kerajaan Majapahit, muncul kekuatan baru bernama Kerajaan Sengguruh (dikenal pula sebagai Kerajaan Supit Urang) yang terletak di wilayah Malang Selatan. Wilayah ini kemudian dikuasai oleh Kesultanan Demak dan Mataram Islam sebelum akhirnya mengalami kemunduran seiring datangnya pengaruh kolonialisme VOC.

3.2 Masa Kolonial Belanda dan Pembentukan Kawedanan

Belanda melalui VOC mulai memperluas pengaruhnya ke daerah pedalaman, termasuk wilayah Malang. Kawedanan Kepanjen menjadi salah satu unit administratif di bawah Karisidenan Pasuruan. Dalam catatan peta Kadaster kolonial, Kepanjen merupakan bagian dari Onder Distrik Sengguruh.

Tokoh penting yang menjabat sebagai pemimpin wilayah pada masa ini antara lain:
1. Singo Dikoro (1823–1863)
2. Umar (1863–1896)
3. Ngabei Astrowiryo (1898–1936)

Kawedanan Kepanjen kemudian diperkuat dengan kehadiran Wedana seperti M. Asdiroen Wirjokoesoemo (1965–1967), yang sebelumnya menjabat di Sidoarjo.

3.3 Masa Pendudukan Jepang dan Kemerdekaan

Pada masa pendudukan Jepang, struktur pemerintahan banyak berubah dan lebih militeristik. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, wilayah Kepanjen menjadi bagian penting dalam mempertahankan kemerdekaan, termasuk dalam konteks Clash I dan Clash II saat agresi militer Belanda.

Pemimpin desa pada masa ini mencakup:

1. R. Martoutomo (1903–1944)
2. Basmo Priyoutomo (1944–1968)

3.4 Pemerintahan Indonesia: Orde Lama – Reformasi

Dengan semakin stabilnya struktur pemerintahan Republik Indonesia, Kepanjen mengalami sejumlah pergantian kepemimpinan di tingkat desa, kecamatan, dan kawedanan. Kepala Desa H. Sugiono berperan penting dalam transformasi Desa Kepanjen menjadi Kelurahan pada 1981.

Nama-nama Camat Kepanjen yang tercatat antara lain:
1. Samingun Imam Hidayat
2. Abdul Choliq Syukur
3. Eko Suwanto (2013–2015)
4. Suwaji (2015–2017)
5. Abai Soleh (2017–sekarang)

Pada 2004, lembaga Kawedanan resmi dilebur, dan fungsi pemerintahan dialihkan sepenuhnya kepada Kecamatan Kepanjen.

3.5 Penetapan Kepanjen sebagai Ibu Kota Kabupaten Malang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008, Kepanjen ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Malang. Proses ini dimulai dari pengajuan Bupati Malang kepada DPRD, yang kemudian disetujui pada 12 Maret 2007. Pemerintah mulai memindahkan layanan administratif secara bertahap, hingga pada 16 Mei 2013 diresmikan pemindahan kantor Bupati oleh Rendra Kresna. Gedung delapan lantai di Jalan Panji Kepanjen menjadi pusat pemerintahan baru.

Pemindahan Kantor Bupati Malang ke Kepanjen merupakan tonggak sejarah baru Pemerintahan Kabupaten Malang. Dengan upacara formal, pemindahan kantor Bupati Malang menandai perpindahan pusat pemerintahan Kabupaten Malang dari Pendopo Agung yang terletak di Kota Malang ke kantor baru di Kepanjen. Pemindahan ini dilakukan karena Pendopo Agung telah ditetapkan sebagai cagar budaya, sehingga tidak lagi difungsikan sebagai pusat pemerintahan.

Upacara seremonial sebagai bentuk syarat pindahan kantor tersebut digelar di Pendopo Agung pada hari Kamis, 16 Mei 2013. Acara ini dihadiri oleh Bupati Malang saat itu, H. Rendra Kresna, yang bersanding dengan jajaran Forum Pimpinan Daerah (Forkopimda), antara lain Kapolres Malang AKBP Adi Deriyan Jayamarta, Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen, Sekretaris Daerah, Ketua Pengadilan Agama Kepanjen, serta seluruh kepala Satuan Perangkat Kerja Pemerintah (SKPD) dan para camat se-Kabupaten Malang.

Dalam acara tasyakuran tersebut, juga dilakukan pemotongan tumpeng oleh Bupati Malang sebagai simbol dimulainya era baru pemerintahan Kabupaten Malang di Kepanjen, yang kini resmi menjadi ibu kota kabupaten.

Mulai hari Senin, tanggal 7 Oktober 2013, kantor Bupati dan Sekretaris Daerah (Sekda) secara resmi mulai beroperasi di Jalan Raya Panji, Kepanjen. Dengan pindahnya kantor bupati, maka Bupati Malang beserta staf ahli, Sekda, para asisten, dan bagian-bagian lainnya telah menempati kawasan blok perkantoran (block office) di Kepanjen. Seluruh kantor dinas kini juga dipusatkan di Kota Kepanjen secara bertahap. Dan sampai jurnal ini ditulis, beberapa kantor badan yang sebelumnya telah berkantor di Kepanjen akan berpindah ke Kota Malang dengan menempati gedung lama di sekitar alun-alun Kota Malang. Sedangkan kantor-kantor dinas yang belum memiliki tempat akan menempati gedung-gedung kosong yang tersedia.

4. Kesimpulan

Transformasi pemerintahan Kepanjen mencerminkan perubahan besar dalam struktur dan sistem administrasi lokal dari masa ke masa. Dari wilayah kecil di bawah Kerajaan Sengguruh hingga menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Malang, Kepanjen memainkan peran penting dalam sejarah lokal Jawa Timur. Pemindahan pusat pemerintahan ke Kepanjen menandai era baru desentralisasi dan optimalisasi layanan publik.

5. Referensi